DEPOK, (TRIBUNEKOMPAS)
By: Tommy.
- Praktek pungutan liar (Pungli) yang diduga dilakukan oknum kepala sekolah dan panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 (SMPN5) Kota Depok, tahun ajaaran 2012, sangat tidak manusiawi. Hal tersebut diungkapkan beberapa orang tua murid, dan perantara yang menjadi penghubung calon siswa/murid dengan panitia PPDB SMPN 5, yang di ketuai oleh kepala sekolah SMPN 5, Hj. E.
Dalam pengakuan seperti yang ceritakan RY (oknum penghubung), dirinya telah mendapat persetujuan dan perjanjian dengan panitia PPDB SMPN 5, yang terdiri dari IY, EI, TU, YT, AG dan ketua PPDB Hj. E, untuk mencari calon siswa yang hendak sekolah di SMPN 5 namun dengan imbalan harus memberikan uang sebesar 3 juta rupiah, untuk setiap calon siswa.
Atas kesepakatan tersebut kemudian RY berhasil mendapat para calon siswa sebanyak 20 orang, masing-masing di pungut uang sebanyak 3 juta rupiah dan uang tersebut di serahkan kepada panitia PPDB SMPN 5. Namun dalam prakteknya, panitia PPDB kemudian hanya menerima 5 calon murid/siswa untuk sekolah di SMPN 5 Depok.
"Untuk selebihnya calon siswa yang belum diterima akan di masukkan secara bertahap," jelas RY. Dan uang pungutan tersebut, tambah RY, selain diterima panitia PPDB SMPN 5, juga dipakai untuk membangun lapangan sarana olah raga SMPN 5.
"Bahkan salah seorang panitia PPDB meminta laptop dan sudah diberikan," kata RY.
Saat dikonfirmasi, panitia PPDB SMPN 5 mengakui telah menerima 5 siswa namun membantah telah mengadakan perjanjian dengan penghubung RY. Uang pungli dari orang tua siswa juga di gunakan untuk membangun lapangan sarana olah raga di SMPN 5. Begitupun dengan laptop yang diterima oleh oknum PPDB, disebutnya sebagai titipan dan akan dikembalikan. "Karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta," kata salah seorang panitia PPDB, EI, kemarin, di sekolahan.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (Kabidpendas), pada Dinas Pendidikan Kota Depok, Didi Supriyadi, ketika hendak dikonfirmasi Tribunekompas dikantornya, dikatakan oleh stafnya, sedang pergi ke Bandung. Begitupun, Pelaksana Tugas (Plt), Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Mohammad Nurdin.
Sementara itu, Ketua Nusantara Corrouption Wacth (NCW) S. Lubis, mengatakan pungli (pungutan liar) di SMPN 5 sudah sangat menggila. "Apa mereka itu tidak merasa sebagai orang tua dan mempunyai anak yang masih sekolah?, sekolahan harusnya menjadi contoh dan panutan yang membela kepentingan anak didik dan bukannya malah memanfaatkan anak didik untuk kepentingan pribadi dengan berbagai dalih," tegas Lubis dengan nada keras.
Ketua NCW tersebut, juga meminta agar aparat segera menindak para oknum di SMPN 5, yang menjadi panitia penerimaan murid baru (PPDB). "Pungutan liar ini sudah masuk ranah korupsi, sudah sepatutnya walikota dan aparat menindak para oknum tersebut," kata Lubis.
By: Tommy.
- Praktek pungutan liar (Pungli) yang diduga dilakukan oknum kepala sekolah dan panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 (SMPN5) Kota Depok, tahun ajaaran 2012, sangat tidak manusiawi. Hal tersebut diungkapkan beberapa orang tua murid, dan perantara yang menjadi penghubung calon siswa/murid dengan panitia PPDB SMPN 5, yang di ketuai oleh kepala sekolah SMPN 5, Hj. E.
Dalam pengakuan seperti yang ceritakan RY (oknum penghubung), dirinya telah mendapat persetujuan dan perjanjian dengan panitia PPDB SMPN 5, yang terdiri dari IY, EI, TU, YT, AG dan ketua PPDB Hj. E, untuk mencari calon siswa yang hendak sekolah di SMPN 5 namun dengan imbalan harus memberikan uang sebesar 3 juta rupiah, untuk setiap calon siswa.
Atas kesepakatan tersebut kemudian RY berhasil mendapat para calon siswa sebanyak 20 orang, masing-masing di pungut uang sebanyak 3 juta rupiah dan uang tersebut di serahkan kepada panitia PPDB SMPN 5. Namun dalam prakteknya, panitia PPDB kemudian hanya menerima 5 calon murid/siswa untuk sekolah di SMPN 5 Depok.
"Untuk selebihnya calon siswa yang belum diterima akan di masukkan secara bertahap," jelas RY. Dan uang pungutan tersebut, tambah RY, selain diterima panitia PPDB SMPN 5, juga dipakai untuk membangun lapangan sarana olah raga SMPN 5.
"Bahkan salah seorang panitia PPDB meminta laptop dan sudah diberikan," kata RY.
Saat dikonfirmasi, panitia PPDB SMPN 5 mengakui telah menerima 5 siswa namun membantah telah mengadakan perjanjian dengan penghubung RY. Uang pungli dari orang tua siswa juga di gunakan untuk membangun lapangan sarana olah raga di SMPN 5. Begitupun dengan laptop yang diterima oleh oknum PPDB, disebutnya sebagai titipan dan akan dikembalikan. "Karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta," kata salah seorang panitia PPDB, EI, kemarin, di sekolahan.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (Kabidpendas), pada Dinas Pendidikan Kota Depok, Didi Supriyadi, ketika hendak dikonfirmasi Tribunekompas dikantornya, dikatakan oleh stafnya, sedang pergi ke Bandung. Begitupun, Pelaksana Tugas (Plt), Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Mohammad Nurdin.
Sementara itu, Ketua Nusantara Corrouption Wacth (NCW) S. Lubis, mengatakan pungli (pungutan liar) di SMPN 5 sudah sangat menggila. "Apa mereka itu tidak merasa sebagai orang tua dan mempunyai anak yang masih sekolah?, sekolahan harusnya menjadi contoh dan panutan yang membela kepentingan anak didik dan bukannya malah memanfaatkan anak didik untuk kepentingan pribadi dengan berbagai dalih," tegas Lubis dengan nada keras.
Ketua NCW tersebut, juga meminta agar aparat segera menindak para oknum di SMPN 5, yang menjadi panitia penerimaan murid baru (PPDB). "Pungutan liar ini sudah masuk ranah korupsi, sudah sepatutnya walikota dan aparat menindak para oknum tersebut," kata Lubis.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar