Hasil Reses Dewan Depok, Diharapkan Dapat Segera Diimplementasikan

Pada Selasa (14/6 2011) lalu DPRD Depok melakukan paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD kota Depok. Sidang pertama tahun 2011 yang telah dilaksanakan dari tanggal (6-13/6 2011).

Pelaksanaan kegiatan reses ini adalah amanah yang hasur dilaksanakan berdasarkan PP.No 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan tata tertib DPRD,dan keputusan DPRD kota Depok No : 01 Tahun 2010 tentang pertaturan tata tertib, dalam pasal 71 ayat 5 disebutkan bahwa masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara persoerangan maupun berkelompok untuk mengunjungi Daerah Pemilihannya ( Dapil ) masing- masing guna menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat.

Adapun maksud dan tujuan dari reses ini adalah sosialisasi kebijakan pemerintah kota Depok, sosialisasi rencana pembangunan dan sosialisasi hasil pembangnunan, sosialisasi tugas dan fungsi DPRD kota Depok, penyerapan aspirasi dari masyarakat, menampung usulan serta penginpentarisir permasalahan yang ada dan sebagai sarana silaturahim bagi warga kota Depok untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada wakil rakyat yang duduk dilembaga DPRD ini.

Berkaitan dengan itu maka 50 orang anggota DPRD kota Depok dalam masa sidang 1 telah melakukan reses dengan berkunjung ke 11 kecamatan sesuai dapil masing – masing.Para anggota DPRD kota Depok telah menerima banyak masukan sebagai aspirasi dari masyarakat terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di kota Depok baik dibidang pembangunan, dan pemerintahan, seperti laporan dari

10 anggota DPRD Kota Depok Dapil Kecamatan Pancoran Mas dan Cipayung yakni : Babay Suhaimi, SE, dan Ernawati ( Partai Golkar ), Dra.Siti Nurjanah, Septer Edward Sihol dan Robby Aswan, ( Partai Demokrat ), H.Aceng Toha, AQ.Lc dan Abdul Ghopaf Hasan S.ag ( PKS ), Otto Leander ( PDI P ), Fitri Haryono, Sp ( PAN ) dan Mazhab.HM ( PPP ) telah melakukan kegiatan reses di 2 kecamatan tersebut. Aspirasi prioritas yang diperoleh adalah : mohon segera perbaikan Jalan Raya Pitara menuju Kecamatan Cipayung,Jalan Raya Keadilan dan Jalan Raya Citayam.

Pemerintah Kota Depok hendaknya lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik dilapangan masih banyak ditemukan pembangunan jalan, saluran maupun gedung yang dilaksanakan tidak sesuai bestek dan kualitas pekerjaannya rendah sehingga cepat rusak. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dinilai masih kurang,untuk itu perlunya pembangunan Puskesmas pembantu di semua kelurahan.Pemerintah kota Depok agar memberikan kartu Jamkesda kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan mendata ulang penerima kartu Jamkesda yang sudah dibagikan.

Pemerintah daerah hendaknya mencegah maraknya pembangunan mini market / Indomaret, Alfa mart dan mini market lainnya yang saat ini sudah masuk samapai ke perkampungan warga disatu sisi ada baiknya karena mempermudah masyarakat untuk belanja ditemat yang lebih baik akan tetapi disis lain mematikan ekonomi rakyat kecil. Diharapkan perda yang sedang dibahas saat ini di DPRD kota Depok nantinya dapat mengatur tentang keberadaan mini market ini.

Selanjutnya 11 Anggota DPRD Depok Dapil Kecamatan Sukmajaya dan Cilodong yaitu : Agung Wicaksosno, SH.MM, Endah Winarti, SH dan Hj Susilawati ( partai Demokrat ),Qurtifa Wijaya, S.ag Andyarini Kencana Ungu,dan M. Suparyono. A.Md ( PKS ), Hj.Juanah Sarmili ( Partai Golkar ) Rachmin siahaan ( PDIP ) Enthy Sukarti ( PAN ), Femmy Mery Christiana ( Gerindra ) dan Todung P Lumban Toruan ( PDS ) tealah melakukan kegiatan reses di 2 Kecamatan tersebut. Yang belum dilakukan perbaikan, jalan masuk IPLT Kali Mulya kondisinya rusak parah dan terjadi longsor, jalan ini cukup penting karena setiap hari dilalui truk pengangkut tinja dari DKP kota Depok.

Mohon pemerintah kota Depok utnuk segera melakukan perbaikan, warga meminta untuk perbaikan jembatan penghubung antara kali mulya menuju Bojong Pondok Terong jembatan ini sangat penting karena warga kali mulya yang akan ke stasiun citayam melalui akses jembatan ini kantor kelurahan cisalak dan tirta jaya serta penghubung antara kelurahan sukmajaya,sukamaju dan BBN, jalan Mandor Samin menuju Kota Kembang / GDC perlu segera mendapatkan perbaikan.Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dinilai masih kurang,untuk itu perlunya pembangunan Puskesmas pembantu disemua kelurahan.

Pemerintah kota Depok agar memberikan kartu Jamkesda dan Jampesral kepada masyarakat yang benar – benar kurang mampu dan sangat membutuhkan pelayanan kesehatannya serta segera melakukan pendataan ulang warga miskin yang belum mendapatkan kartu Jamkesda.
Perlu adanya peningkatan bantuan operasional kepada kegiatan PKK,dan bantuan yang lebih memadai kepada Posyandu Rw siaga yang merupakan gadra kesehatan terhadap kesehatan terdepan .Perlunya upaya pembinaan dan perhatian secara kontinyu.

Masyarakat juga mengeluhkan bahwa menggunakan kartu Jamkesda ke rumah sakit ternyata banyak warga yang ditolak / dipersulit dengan berbagai alas an oleh pihak rumah sakit sehingga masyarakat merasa terombang ambing untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai yang diharapkan.

Sedangkan 4 anggota DPRD Depok Dapil Kecaatan Beji yaitu : H.Naming D. Bothin, S.Sos (Golkar), Siti Zubaidah, S.Pd (Partai Demokrat), T.Farida Rachmayanti, SE.Msi (PKS, dan Nurhasan (PAN) telah melakukan kegiatan Reses di Kecamatan tersebut. Aspirasi proritas yang diperoleh adalah : Masyarakat meminta agar Pemerintah Kota Depok perlu segera membangun Alun-Alun Kota sebagai sarana publik, sehingga apabila ada masyarakat lain yang datang ke Kota Depok akan mengetahui pusat Kotanya.

Pembangunan SMA/SMK Negeri diwilayah Kecamatan Beji pun sangat diharapkan warga Beji. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Posyandu agar ditingkatkan, dokter yang bertugas di Puskesmas agar datang tepat waktu, masyarakat meminta agar dilakukan Fogging/penyemprotan secara rutin di rumah-rumah warga untuk menghindari meningkatnya penularan penyakit DBD.

Pemerintah Daerah hendaknya membatasi maraknya pembangunan mini market yang pada saat ini sudah masuk sampai ke perkampungan sehingga mematikan ekonomi rakyat kecil, diharapkan PERDA yang sedang dibahas saat ini di DPRD Kota Depok, nantinya dapat mengatur tentang keberadaan mini market ini. Dinas terkait memberikan bantuan dan pembinaan kepada usaha-usaha kecil, home industri koperasi, sehingga dapat mendongkrak perekonomian masyarakat, serta sosialisasi tentang PBB ditingkatkan, agar masyarakat dengan sadar membayar PBB-nya. Dengan demikian PAD Kota Depok dapat bertambah.

Selanjutnya 6 Orang DPRD Kota Depok Dapil Kec. Limo dan Cinere yaitu : H. M. Soetadi Dipowongso, SH (PDIP), Muttaqin, S, Si (PKSS), Sutopo dan Fahmi Sobri (Partai Demokrat), H. Ardja Djunaidi (Partai Golkar), dan Mohhamad HB. SE (Partai Gerindra) telah melakukan kegiatan Reses 2 Kecamatan tersebut.

Aspirasi prioritas yang diperoleh adalah : Pembangunan Infrastruktur terutama jalan, saluran air / drainase yang perlu segera dilakukan perbaikan dan pelebaran di Jalan Raya Cinere _ Meruyung uang perlu mendapatkan perhatian khusus dengan adanya Tempat Wisata Rohani bagi umat Islam yaitu Mesjid ini. Msyarakat juga mempertanyakan mengenai kelanjutan dari pembebasan Jalan TOL CIJAGO yang sudah 4 Tahun tetapi belum selesai dan juga TOL DESARI yang hingga saat ini menjadi tanda tanya besar tentang realisasinya.


Dana bantuan/insentif kepada RT, RW dan LPM yang Cuma setahun sekali agar ditingkatkan lagi guna menunjang kinerjanya mengingat mereka juga merupakan perpanjangan tangan yang paling bawah dari Pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu penyebab enggannya msyarakat Kec.Limo dan Cinere untuk ber-KTP depok karena dibarengi dengan proses Mutasi dan balik nama kendaraannya yang dirasakan masih berbelit-belit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, intuk itu diminta kepada Pemkot Depok untuk melakukan pemutihan dalam proses Mutasi dan Balik Nama kendaraan dari Jakarta yang akan masuk ke Depok Khususnya untuk warga pemilik kendaraan dari Kec. Limo dan Cinere.

Perlu segera membuka SMAN baru Di Kec. Cinere Karena banyak siswa setingkat SMA yang terpaksa harus bersekolah ke Jakarta, dan juga segera membangun Gedung untuk UPT pendidikan, penambahan 2 Puskesmas di 2 Kecamatan tersebut, dan perlu adanya bantuan Operasional kepada kegiatan PKK, dan bantuan yang lebih memadai kepada Posyandu.

Berkaitan dengan adanya pemekaran Kecamatan maka terdapat banyak jabatan Lowong sehingga perlu segera diisi Jabatan Sekel, dan kepala seksi dikelurahan, dalm rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, selain itu juga sarana dan prasarana dikantor Kelurahan agar segera dilengkapi seperti komputer dan Filling Cabinet karena kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Sementara 6 orang DPRD Kota Depok Dapil Kec. Sawangan dan Bojongsari yaitu : Ervan Teladan (Partai Golkar), Ayi Nurhayati (Partai Demokrat), Nur Komariyah, S.Pd,I (PKS), Mad Arif (PDIP), H. Acep Saepudin (PAN), dan Slamet Riyadi. HS (PKB), telah melakukan kegiatan reses di 2 Kecamatan tersebut.

Aspirasi masyarakat yang disampaikan adalah : Jalan abdul Wahab yang menjadi sorotan akhir-akhir ini walaupun sudah diperbaiki dengan lapisan makadam tetapi jalan ini menjadi prioritas untuk segera mendapatkan perbaikan, saluran air/drainase di Kel. Kedaung, Cinangka dan jalan Situ pengasianan perlu segera dilakukan pernbaikannya. Masyarakat berharap agar adanya penambahan Puskesmas dan tenaga Medis yang cukup, terutama di Kec. Bojongsari. Pelayanan RSUD Depok kepada msyarakat kurang maksimal.

Kegiatan pembangunan yang diusulkan LPM Kelurahan dan Kecamatan malalui Musrenbang pabila ddisetujui, maka pada pelaksanaan dilapangan pengerjaannya tidak melibatkan unsur LPM setempat sehingga hasil dilapangan kualitas pekerjaan/mutunya rendah, hal ini diakbitkan karena kurangnya pengawasan dariDinas Teknis terkait.

Masyarakat meminta agar kedepannya pemerintah mau melibatkan unsur LPM baik di Kelurahan maupun Kecamatan agar ikut terlibat dalam pengawasan pembangunan yang ada di wilayah dengan demikian diharapkan pihak kontraktor akan bekerja sesuai Bestek yang ada dan hasil pekerjaan akan lebih maksimal dan terjamin kualitasnya. Perlu pengawasan yang ketat oleh Dinas tenaga Kerja kepada beberapa perusahaan swasta yang beroprasi di Kec. Bojongsari baik kelengkapan perijinannya maupun pembayaran upah buruh/tenaga kerjanya yang masih dibawah Upah Minimal Kota (UMK) Depok.

Pemerintah Daerah hendaknya mencegah meraknya pembangunan mini market yang saat ini sudah masuk sampai ke perkampungan sehingga mematikanekonomi rakyat kecil. Diharapkan perda yang sedang dibahas saait ini di DPRD Kota Depok nantinya dapat mengatur tentang keberadaan mini market ini. Dinas terkait perlu membentuk bantuan dan pembinaan kepada usaha-usaha kecil, home industri dan koperasi, sehingga dapat mendongkrak perekonomian masyarakat.

Sementara 13 anggota DPRD Kota Depok Dapil Kecamatan Cimanggis dan Tapos yaitu : Drs. Rintis Yanto.MM,Edi Sitorus .ST, Drs. Karno,M.SI, Jeane Noveline,dan M.Taufik ( partai Demokrat ),Dr Prihandoko,M.IT,Sri Rahayu Purwitaningsih,dan Drs H.M. Said. M.Hum, ( PKS ),H.Nurhasim ( partai Golkar ), Siswanto ( PDIP ), Yeti Wulandari,SH,( partai Gerindra ), Hj Lilis Latifah ( PAN ) dan Isdianti ( PPP ) telah melakukan kegiatan reses di 2 kecamatan tersebut.

Aspirasi prioritas yang diperoleh adalah : masyarakat di Rw 06 kelurahan cisalak pasar mengeluhkan tentang dampak polusi dari dan saluran air dari temat pemotongan hewan (RPH)yang berada ditengah pemukiman padat penduduk.situ tipar sering terjadi banjir dan mengeluarkan bau yang sangat mengganggu warga sekitar karena adanya buangan limbah dari beberapa industri yang berada disekitar situ dan dampak dari buangan limbah dari RPH yang berada di cisalak pasar,warga meminta kepada BLH untuk segera meninjau ke lapangan dan menindaklajuti.