By: Tomy.
- Keputusan pemerintah bakal mengurangi kuota jamaah haji Indonesia membuat warga calon haji stress dan sejumlah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di Depok berharap tak ada pemotongan kuota haji di Depok, Jawa Barat.
Hal itu diungkapkan Ketua Kelompok Bimbingan Haji Idrus Al Ghadri, Pancoranmas, Depok, Habib Idrus Al Ghadri, pengurangan kuota hendaknya dilakukan pada Tim Pembimbing Haji Daerah (TPHD) dan anggota DPR/DPRD. Bahkan, dari 120 anggota bimbingan hajinya yang akan berangkat ke tanah suci, 10 orang terpaksa tak bisa berangkat akibat pengurangan kuota tersebut.
"Anggota jamaah haji saya stres, karena enggak bisa berangkat, kuota di Depok tak harus dipotong. Caranya dengan memberikan kuota haji TPHD dan pejabat DPR, Muspida hingga polisi untuk rakyat. Mereka kan berangkat pakai uang rakyat. Jadi mengalah untuk rakyat," kata Idrus, kepada Tribunekompas Sabtu 15 Juni.
Menurut Idrus, selain memberikan kuota TPHD dan anggota dewan kepada rakyat, cara lainnya adalah dengan menaruh calon haji yang masuk daftar berangkat namun tak bisa melunasi ongkos naik haji ke daftar tunggu 2014. Idrus menambahkan bahwa pada 2012 kuota haji Kota Depok 1.643 orang. Kemudian dipotong 100 menjadi 1.563. Oleh karena itu diharapkan tahun ini kuota haji di Depok tidak dipotong lagi.
"Pelunasan ONH itu mulai 22 Mei-12 Juni. Nah ditutup tuh. Jangan dibuka lagi. Yang tidak bisa melunasi dimasukkan saja ke daftar tunggu 2014," paparnya.
Sementara itu, pihak Keberangkatan Haji Kementerian Agama Kota Depok, Hasan Basri, membantah jika sudah ada pemotongan kuota. Dia pun masih menunggu instruksi dari Kementrian Agama di tingkat pusat terkait pengurangan kuota tersebut.
"Belum ada pemotongan kuota haji di Depok terkait pemotongan kuota haji dari Arab Saudi. Kami masih akan membahasnya," tutur Hasan.
Hasan mengatakan, pemotongan kuota haji itu ditentukan oleh Kementerian Agama RI, kemudian hal itu disampaikan ke Provinsi Jawa Barat.
"Informasinya ada tiga kota di Jawa Barat yang terkena pemotongan. Di antaranya Kabupaten Bekasi dan Depok, tapi terkait itu masih akan dibahas. Apakah 20 persen setiap daerah atau gimana akan dibahas," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar