TRIBUNEKOMPAS ONLINE. JAKARTA, By: ARIEF.
-Sejumlah puluhan pengunjuk rasa menamakan Benteng Rakjat Depok Pro Integrasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mendatangi Kantor Walikota Depok, untuk menentang rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengelola PDAM sendiri.
Karena banyak faktor penyebab penolakan tersebut diantarannya: Pemkot Depok belum memiliki sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola PDAM. “Kita tidak ingin masyarakat sengsara karena Pemkot belum siap segala kebutuhannya untuk mengelola PDAM secara mandiri,” tegas Koordinator aksi demo Rahman Tiro, Kamis (17/6/2011) di Balaikota
Menurut Rahman, Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembentukan PDAM di DPRD Depok harus dibubarkan. Karena Pansus sama sekali tidak memahami yang dibutuhkan masyarakat Depok. “Seharusnya pansus turun ke bawah, menanyakan langsung pada warga, apakah warga setuju dilakukan pemisahan atau tidak. Bahwa pansus tidak bekerja secara profesional.
Apalagi, pansus diisi oleh orang yang tidak kompeten dibidangnya. “Kita minta agar pansus melibatkan masayarakat dalam setiap pembahasan. Kita tidak ingin seperti Bekasi yang memiliki PDAM sendiri, tapi masyarakat yang sengsara. Begitu juga dengan Depok, apa sudah siap segala sesuatunya,” tuturnya.
Rahman menegaskan, bahwa ada indikasi Pemkot Depok berniat melakukan swastanisasi PDAM. Sementara saat ini PDAM Tirta Kahuripan masih dalam pengelolaan Pemerintah Kabupaten Bogor. Pihaknya mempertanyakan darimana sumber pendanaan PDAM jika dikelola Pemkot Depok. Terlebih lagi sumber mata air Depok masih belum jelas. Mengingat masih banyak daerah yang sudah tercemar limbah. “Kita serahkan pada kepala Daerah masing-masing dalam kerjasamanya untuk memberikan hasil yang terbaik bagi kedua belah pihak,” tandasnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Depok Naming D. Bothin menjelaskan bahwa pihaknya menerima usulan para aktivis untuk melakukan kajian ulang. Kita menerima usulan dan akan melakukan kajian lebih lanjut lagi serta akan melibatkan masyarakat dalam pembahasannya. Namun dirinya optimis Depok bisa mengelola PDAM sendiri. Tinggal menunggu kesiapan Wali Kota Depok dalam menetapkan pengambil alihannya. “Kita juga tetap mengkaji kesiapan SDM dan sebagainya,” ujarnya.
Sedangkan anggota Pansus Pembentukan PDAM, Siti Nur Jannah. Mengungkapkan, Depok sangat siap dalam mengelola PDAM sendiri. Karena saat ini di Depok mencapai 45 ribu pelanggan. Jumlah tersebut masih ditambah pelanggan dari Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) sebanyak 5 ribu pelanggan. Sedangkan, untuk jaringan pipa dari KPS yang belum terpakai kurang lebih tujuh ribu. “Maka pihaknya optimis bisa mengelola PDAM sendiri. Mengingat aset yang kita miliki cukup banyak,” ungkapnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar