DEPOK, TRIBUNKOMPAS. By: HERIANSYAH.
-Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Thamrin Amal Tamagola, kepada wartawan seusai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk "Indonesian Dream" di Kampus UI baru baru ini mengatakan, Kota Depok sama sekali belum mencerminkan sebagai kota yang civic pluralism. Dimana Depok sekarang ini lebih menonjolkan keislamannya ketimbang ke Indonesiaannya seperti di sepanjang Jalan Margonda masih terpampang iklan layanan masyarakat yang menggunakan huruf-huruf arab. Padahal, penduduk Depok bukan hanya dihuni warga muslim.
" Saya melihat Margonda lebih mirip Kota Mekah dan Madinah. Padahal, Indonesia bukan negara Islam melainkan negara republik. Namun sayangnya Wali Kota Depok mencoba menonjolkan hegemoni mayoritas ke ruang publik. Ini harusnya tidak boleh terjadi," kata Thamrin Amal Tamagola.
Menurut Thamrin, bila simbol keagamaan dipasang di masjid, gereja, dan rumah ibadah lainnya karena simbol-simbol keagamaan itu merupakan hak private yang layak dipasang di ruang private. Bukan dipasang di ruang publik. Artinya, Kota Depok harus mengikuti regulasi negara bukan malah membuat peraturan sendiri.
"Kalau mau masang simbol-simbol agama atau bahasa agama sebaiknya tidak menggunakan properti milik negara dan tidak di ruang publik," tuturnya.
Thamrin mengingatkan, Wali Kota Nur Mahmudi Ismail saat ini sesungguhnya hanya ingin mempertegas identitas keislamannya sebagai kader partai Islam. Dan, hal itu sama sekali tidak salah. Namun, hal tersebut tidak patut dipertontonkan di ruang publik. Sebagai sebuah negara, Indonesia tidak mendeklarasikan diri sebagai negara Islam, melainkan negara republik.
"Hal-hal seperti ini harus dihindari agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap bentuk nagara ini," imbuhnya.
Thamrin menegaskan, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung menjadi penyebab seorang kepala daerah lebih mementingkan kepentingan politik praktis ketimbang kepentingan bangsa. Seorang kepala daerah berlomba-lomba memenuhi keinginan konstituennya ketimbang kepentingan bangsa. Karena kejadian serupa juga pernah terjadi di Kota Halmahera Utara, dimana di sepanjang jalan ke kota tersebut terpampang salib.
"Sebagai negara yang pruralisme seharusnya hal seperti ini tidak perlu terjadi. Pemasangan simbol keagamaan secara tidak langsung melupakan kebinekatunggalikaan," tandasnya.
Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Kota Depok, TB Acep Saepudin sepakat, bila Depok tidak terjebak pada single identitas keagamaan karena itu akan berdampak pada perpecahan. Ia berharap Wali Kota Nur Mahmudi tidak perlu mengubah Depok menjadi kota Islam. Melainkan cukup menerapkan ajaran Islam kedalam kebijakannya. Dengan begitu, kata dia, masyarakat Depok akan menjadi masyarakat yang sejahtera.
"Kalau kita terjebak dengan simbol-simbol tapi prakteknya nol ya percuma.” kilahnya.
Tokoh masyrakat Kecamatan Bojongsari itu menegaskan, kritik para ilmuan dari pelbagai akademisi di lingkungan UI menunjukan bahwa pembangunan di Kota Depok sudah menyimpang dari rel ideal. Untuk itu, Wali Kota dapat mengembalikan arah pembangunan Depok ke rel-nya.
" Bahwa keislaman seseorang tidak perlu digembar-gemborkan dengan kata-kata atau slogan. Cukup ditunjukan dengan perbuatan," tegas Acep.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar